Asisten Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Jumadi, saat di Lapas Yogyakarta. | Husni/ Humas Lapas Jogja
YOGYAKARTA - Asisten Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Jumadi, melaksanakan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta. Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan Telaahan dan Rekomendasi Tata Kelola Pemasyarakatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kegiatan ini bertujuan merumuskan langkah-langkah strategis untuk perbaikan dan pengembangan tata kelola pemasyarakatan, serta memperkuat sinergi antarlembaga. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk menggali data dan informasi aktual dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan guna menyusun telaahan dan rekomendasi strategis dalam perbaikan tata kelola pemasyarakatan.
Sebelum mengunjungi Lapas Yogyakarta, Jumadi berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) DIY, Lili, di Aula Kanwil Ditjenpas DIY. Jumadi menekankan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. "Kami berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemasyarakatan secara nasional," ujar Jumadi.
Dapur Lapas Wirogunan Yogyakarta tak luput menjadi pantauan.| Husni/ Humas lapas Jogja
Seluruh tim kemudian melanjutkan kunjungan langsung ke sejumlah Lapas, Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di wilayah DIY, termasuk Lapas Yogyakarta. Jumadi menjelaskan bahwa kunjungan ini meliputi pengumpulan data, observasi lapangan, serta evaluasi atas pelaksanaan proses tata kelola pemasyarakatan.
Menanggapi kunjungan tersebut, Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Lili, menyampaikan harapannya agar reformasi tata kelola pemasyarakatan menjadi prioritas nasional lintas sektor. "Kami berharap adanya penguatan rekomendasi dari Deputi Bidang Koordinator Keimigrasian dan Pemasyarakatan agar reformasi tata kelola pemasyarakatan tidak hanya menjadi agenda internal Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, tetapi menjadi prioritas nasional lintas sektor, mengingat kompleksitas dan dampaknya yang besar terhadap sistem peradilan pidana dan keamanan sosial," kata Lili usai mendampingi Jumadi.
[Humas Lapas Jogja]
Hubungi Kami 
