Kepala Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Soleh Joko Sutopo, tampak tengah mengecat di TMPN Kusumanegara| Foto: Istimewa

YOGYAKARTA – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta turut serta dalam pelaksanaan kegiatan Bersih-Bersih Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kusumanegara Yogyakarta. Kegiatan yang diikuti oleh Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY ini dilaksanakan dalam menyambut peringatan Hari Kementerian Hukum dan HAM (HDKD) ke-78 Tahun 2023.

"Terima kasih kepada seluruh jajaran atas partisipasinya sehingga acara bisa berjalan dengan lancar. Semoga melalui kegiatan ini bisa mempererat sinergi antara Kantor Wilayah dengan UPT," ujar Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto di TMPN Kusumanegara Yogyakarta pada Kamis (3/8).

Senada dengan hal itu, Kepala Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Soleh Joko Sutopo, menambahkan bahwa kegiatan ini selain sebagai penghormatan kepada para pahlawan, juga upaya untuk membangun rasa kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sejarah bagi para pegawai Kemenkumham DIY.

"Taman Makam Pahlawan ini sudah menjadi bagian dari sejarah dan warisan berharga bagi generasi penerus. Lalu kegiatan bersih-bersih pagi ini adalah salah satu cara kita peduli sekaligus meneladani perjuangan para pahlawan," ujar Kepala Lapas.

Kegiatan bersih-bersih dimulai dengan apel pagi. | Foto: Istimewa

Kegiatan yang dimulai dengan apel pagi itu, dilanjutkan dengan membersihkan lingkungan dalam TMPN mulai dari mengambil daun-daun kering, menyapu hingga memperbarui cat yang sudah pudar.

Untuk diketahui di TMPN Kusumanegara ini bersemayam jasad Pahlawan Nasional diantaranya Jenderal Sudirman, Letjen TNI Oerip Soemohardjo, Brigjen TNI (Anumerta) Katamso Darmokusumo, dan Menteri Supeno. [Tim Humas]

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto | Foto: Istimewa

JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan kegiatan Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023 hingga Sabtu 5 Agustus 2023. Temu Bisnis ini mempertemukan Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sekaligus juga mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 ini merupakan bentuk dukungan Kemenkumham terhadap penggunaan PDN di lingkungan kementerian/lembaga negara, dan juga sebagai implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022, yang mendorong Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN dan BUMD) untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam proses Pengadaan Barang dan Jasanya.

“Temu Bisnis Tahap VI merupakan salah satu bentuk komitmen Kemenkumham menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 untuk mendorong penggunaan PDN pada Kementerian/Lembaga Negara.” ucap Andap saat menghadiri pembukaan Temu Bisnis Tahap VI, Jakarta, Kamis (03/08/2023).

Sekjen Kemenkumham berharap, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI kali ini, dapat meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam belanja pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMN.

“Dengan meningkatnya penggunaan PDN di lingkungan Kementerian/Lembaga Negara, ekonomi Indonesia diharapkan dapat semakin meningkat lagi,” kata Andap.

Mengusung tema Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa, lanjut Sekjen Kemenkumham, Temu Bisnis Tahap VI juga akan menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham, antara lain layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral Kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM.

“Kemenkumham juga akan memberikan layanan pembuatan Paspor Merdeka. Rencanya Ditjen Imigrasi akan memfasilitasi pembuatan 3000 paspor dalam 3 hari,” tutur Andap.

Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 rencananya akan terintegrasi dengan penyelenggaraan Indonesia Catalogue Expo and Forum yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Sebagai informasi, Kemenkumham telah menyelenggarakan e-katalog sektoral untuk 11 etalase yang seluruhnya merupakan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkumham. Khusus untuk etalase Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya, minimal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 25 persen.

Selain itu, Kemenkumham juga memberikan kemudahan bagi UMKM dalam pendirian perseroan perorangan, sehingga dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Pelaku UMKM juga dapat melakukan pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM dengan lebih mudah dan terjangkau.

“Mari kita menjadi Pahlawan di Negeri Sendiri dengan berbelanja Produk Dalam Negeri,” tandas Andap.

Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Yogyakarta khususnya bidang Kerohanian Islam  memiliki konsep baru, yaitu berupa Madrasah Alquran “Al Fajar”.  Ini merupakan konsep pembinaan melalui pendekatan keagamaan dan mental-spiritual di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang beragama Islam. Secara struktural, kegiatan madrasah menjadi bagian dari layanan pendidikan di bawah kewenangan Seksi Pembinaan Narapidana (Binapi). Kegiatan pembelajaran Madrasah Al Qur’an dimulai pada tanggal 21 Maret 2018. Sedangkan peresmian pendiriannya, ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala Lapas Kelas IIA Yogyakarta saat itu, Satriyo Waluyo, Bc.I.P., S.H., M.Si. dengan disaksikan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan Ketua Baznas DIY pada hari Jumat, 12 Mei 2018. Pada tahun 2022, Madrasah Alquran “Al Fajar” telah melaksanakan wisuda ke-6 dan lebih dari 300 orang WBP telah diwisuda.

Upacara Pembukaan Turnamen Tenis Peringatan ke-78 Hari Kementerian Hukum dan HAM RI Kanwil Kemenkumham DIY. | Foto: Husni/ Humas Lapas Jogja

YOGYAKARTA -- Berlokasi di Lapangan Tenis 'Oemar Seno Adjie' Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta, Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto, membuka Turnamen Tenis  dalam rangka Peringatan ke-78 Hari Kementerian Hukum dan HAM RI. Perlombaan ini diikuti kontingen dari Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan serta Keimigrasian.

"Selamat bertanding untuk seluruh peserta, junjung tinggi semangat olah raga dan menjaga sportivitas dalam setiap pertandingan," ujar Agung dalam sambutannya pada Selasa (1/8).

Dalam kesempatan itu pula, kembali Kepala Kanwil mengapresiasi atas prestasi Tim Tenis jajaran Kanwil Kemenkumham DIY yang berhasil menyabet juara tiga nasional dalam Turnamen Tenis Peringatan ke-78 Hari Kemenkumham RI yang diselenggarakan di Jakarta beberapa hari yang lalu.

"Harapan saya pertandingan tenis antar UPT ini dapat menambah semangat dalam berkinerja, kekompakan, dan regenerasi petenis dari jajaran Kanwil DIY," harapnya.Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Keimigrasian, para Kepala UPT dan pegawai di jajaran Kanwil Kemenkumham DIY berfoto bersama seusai acara pembukaan turnamen. | Foto: Reka/ Humas Lapas Jogja

Senada dengan hal itu, Kepala Lapas Yogyakarta, Soleh Joko Sutopo, selaku Ketua Panitia Penyelenggara berharap turnamen ini dapat menggalang semangat dalam membangun Zona Integritas, kompetisi yang sehat, dan mengispirasi.

"Serta mempererat tali persaudaraan seluruh UPT di jajaran Kanwil Kemenkumham DIY untuk 'Kemenkumham Semakin Berkualitas Untuk Indonesia Maju'," ujar Kepala Lapas.

Selanjutnya Kepala Kanwil secara simbolis melakukan serve pertama sebagai tanda dimulainya turnamen tenis ini. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Keimigrasian, M Yani Firdaus, para Kepala UPT dan pegawai di jajaran Kanwil Kemenkumham DIY, serta Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). [HT]