Kepala Lapas yogyakarta, Soleh Joko Sutopo, tengah menyimak rangkaian pembukaan HDKD. | Foto: Husni/ Humas lapas Jogja

YOGYAKARTA – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta, Soleh Joko Sutopo, dan jajarannya mengikuti secara daring pembukaan rangkaian peringatan hari lahir ke-78Kemenkumham RI atau Hari Dharma Karyadhika (HDKD). Kegiatan yang diawali dengan Doa Kumham untuk Negeri tersebut terpusat dilaksanakan di Graha Pengayoman, Jln. HR. Rasuna Said - Jakarta, Jumat (7/7).

“Peringatan hari lahir kita mulai dengan Doa lintas agama untuk Indonesia. Ini saat yang baik untuk merefleksikan kinerja Kemenkumham selama ini. Lakukan perbaikan di masa-masa mendatang,” ujar  Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Prof. Edward OS Hiariej.

Dalam peringatan bertema 'Kemenkumham Semakin Berkualitas untuk Indonesia Maju' ini Eddy, panggilan akrab Wamenkumham, berharap seluruh jajaran Kemenkumham bisa semakin dekat kepada masyarakat dan meningkatkan rasa cinta terharap kementerian yang dipimpin Menteri Yasonna H Laoly tersebut.

"Berbagai macam bentuk kegiatan yang kita lakukan bertujuan agar kita terus dapat mendekatkan diri dan hadir di tengah masyarakat, semakin meningkatkan rasa kebersamaan, rasa kecintaan kita kepada organisasi, serta rasa memiliki sebagai keluarga besar Kemenkumham," tuturnya.

Puncak dari kegiatan tersebut, Wamenkumham mewakili Menkumham membuka secara simbolis rangkaian kegiatan HDKD dengan menekan tombol sirine.

"Dengan mengucapkan 'Bismillahirrahmanirrahim',rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HDKD ke-78 tahun 2023 secara resmi dibuka,"tuturnya.Wamenkumham secara simbolis membuka Rangkaian Kegiatan HDKD dengan menekan tombol. | Foto: Siaran Pers Kemenkumham

Sementara pada sesi doa, masing-masing pemuka agama dari lima agama yang hadir diberikan kesempatan untuk memimpin doa menurut ajaran masing-masing. Dimulai dari Protestan, kemudian Katholik, Budha, Hindu, dan terakhir ditutup oleh pemuka Agama Islam.

Kegiatan ini dilaksanakan belandaskan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, No.  SEK – UM.04.01 – 506 tanggal 03 Juli 2023 perihal Pedoman Pelaksanaan Rangkaian Hari Kementerian “HDKD” Ke – 78 Tahun 2023. [Tim Humas]

Wamenkumham bersama para pemuka agama dalam kegiatan Doa Kemenkumham untuk Negeri. | Foto: Siaran Pers Kemenkumham

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memulai rangkaian peringatan hari lahir atau Hari Dharma Karyadhika (HDKD) yang ke-78. Rangkaian peringatan diawali dengan kegiatan Doa Kemenkumham untuk Negeri, Jumat (07/07).

Doa Kemenkumham dipimpin oleh lima pemuka agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, serta Hindu, dan diikuti oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kemenkumham.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O. S. Hiariej mengatakan momentum peringatan HDKD Kemenkumham merupakan saat yang tepat untuk merefleksikan dan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Kemenkumham selama ini. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelayanan di masa mendatang.

“Peringatan hari lahir kita mulai dengan Doa lintas agama untuk Indonesia. Ini saat yang baik untuk merefleksikan kinerja Kemenkumham selama ini. Lakukan perbaikan di masa-masa mendatang,” ujar Wakil Menteri yang akrab disapa Eddy, di ruang Graha Pengayoman Kemenkumham.

Mengusung tema ‘Semakin Berkualitas Untuk Indonesia Maju’, Peringatan HDKD ke-78 menjadi ajang silaturahmi segenap jajaran Kemenkumham serta peningkatan bakti kepada masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.

“Peringatan HDKD dilakukan untuk menjalin silaturahmi, mempererat kebersamaan, dan peningkatan kinerja dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang optimal,” lanjutnya.

Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkumham juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkumham (HDKD ) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.

[Sumber: Siaran Pers Kemenkumham]

Menkumham menegaskan Indonesia mendukung sistem Kekayaan Intelektual global, disampaikan saat menghadiri World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-64 di Jenewa, Swiss, Kamis (6/7). | Foto: Siaran Pers Kemenkumham

JENEWA - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memimpin Delegasi Indonesia pada Sidang Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual (KI) Dunia atau dikenal dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-64 di Jenewa, Swiss.

Dalam National Statement-nya, Yasonna menyampaikan dukungan pemerintah Indonesia terhadap pemajuan kekayaan intelektual dalam skala nasional hingga global.      

"Indonesia berkomitmen penuh membuka potensi insan berbakat, menghargai kreator dan inovator, serta memberikan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat," kata Yasonna dalam Sidang Majelis Umum WIPO, Kamis (6/7).

Ia menegaskan Indonesia mendukung sistem Kekayaan Intelektual global, salah satunya melalui aksesi Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk meningkatkan sistem merek nasional berstandar internasional. Menurutnya, kerja sama internasional di bidang KI akan memberikan banyak manfaat.

"Kerja sama dan kemitraan internasional akan membentuk lanskap yang memupuk kreativitas, merangkul keragaman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tutur Yasonna.

Dalam momen sidang WIPO ini, Indonesia akan melalukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan WIPO tentang Pendirian Pusat Pelatihan KI Nasional.

"Indonesia dan WIPO akan melakukan kerja sama mendirikan pusat pelatihan KI nasional untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan KI," ungkapnya.

Di samping itu, lewat kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023, Indonesia membawa ASEAN fokus pada pertumbuhan ekonomi global dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi.

Dalam skala nasional, Indonesia sendiri telah memiliki Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan ini memainkan peran penting melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Indonesia yang kaya, sekaligus melindungi pengetahuan tradisional.

Delegasi Indonesia pada World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-64. | Foto: Siaran Pers Kemenkumham

Sidang Majelis Umum WIPO ke-64 akan berlangsung pada 6-14 Juli 2023. Sidang ini dihadiri oleh 156 negara anggota WIPO. Indonesia merupakan satu dari 88 negara yang menyampaikan National Statementnya dalam sidang ini.

Menteri Hukum dan Ham memimpin Delegasi Republik Indonesia, didampingi Wakil Tetap RI di Jenewa ( Watapri), Dirjen Kekayaan Intelektual; dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri. [Sumber: Siaran Pers Kemenkumham]